Kemenkum Sulteng Harmonisasi Dua Rancangan Produk Hukum Kabupaten Poso
Wartanesia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah terus memperkuat pendampingan pembentukan produk hukum daerah guna memastikan setiap regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas, kepastian hukum, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui fasilitasi harmonisasi terhadap dua rancangan produk hukum daerah Kabupaten Poso, Senin (9/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Sulteng.
Dua rancangan yang difasilitasi meliputi Rancangan Peraturan Bupati Poso tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan di Daerah. Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Poso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso, Sekretaris BPSDM Kabupaten Poso, perangkat daerah terkait, serta Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Hendrik Pagiling, menegaskan bahwa fasilitasi harmonisasi merupakan tahapan penting dalam memastikan rancangan produk hukum daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
Menurutnya, kualitas suatu produk hukum sangat ditentukan oleh ketepatan substansi, kejelasan rumusan norma, serta kesesuaiannya dengan kewenangan pembentuk peraturan. Oleh karena itu, sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar setiap regulasi yang dibentuk dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Poso tentang Manajemen Talenta ASN, tim perancang melakukan penelaahan terhadap substansi pengaturan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap ketentuan manajemen aparatur sipil negara, termasuk kejelasan rumusan norma dan mekanisme pelaksanaannya.
Sementara itu, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan di Daerah, pembahasan difokuskan pada aspek kewenangan pemerintah daerah, keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, serta kejelasan ruang lingkup pengaturan.
Selain aspek substansi, tim perancang juga memberikan perhatian terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, meliputi sistematika, konsistensi penggunaan istilah, kejelasan rumusan norma, serta ketepatan formulasi pasal dan ayat. Berbagai masukan dan saran penyempurnaan disampaikan kepada perangkat daerah pemrakarsa sebagai bahan perbaikan masing-masing rancangan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Poso semakin terarah, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fasilitasi harmonisasi juga menjadi wujud komitmen Kementerian Hukum dalam memberikan dukungan terhadap terciptanya regulasi daerah yang tertib, harmonis, dan memiliki kepastian hukum.
Selanjutnya, perangkat daerah pemrakarsa akan menindaklanjuti seluruh masukan hasil harmonisasi dengan menyempurnakan masing-masing rancangan. Setelah dilakukan penelaahan kembali dan seluruh catatan penyempurnaan ditindaklanjuti, Kanwil Kemenkum Sulteng akan menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi (SSH) sebagai bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
