Forum Komunikasi Kebijakan Perkuat Sinergi Perumusan Aturan Berbasis Bukti
Wartanesia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Rabu (17/6/2026), secara virtual.
Kegiatan yang menjadi langkah awal pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026 tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Sopian, bersama jajaran Analis Kebijakan dan Tim Kerja BSK Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng.
Forum yang dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, serta selaras dengan agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, dalam laporannya menyampaikan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan hadir sebagai ruang kolaborasi lintas sektor untuk menyelaraskan agenda kebijakan, mengintegrasikan program pembangunan, serta memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah.
Selain diisi dengan sambutan Menteri Hukum RI dan Kepala LAN RI, kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BSK Hukum dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka, yakni Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Jember, dan Universitas Muslim Indonesia.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menyampaikan bahwa penguatan fungsi analisis kebijakan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pembangunan hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
"Kebijakan publik yang berkualitas lahir dari proses analisis yang matang, berbasis data, serta melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, Forum Komunikasi Kebijakan menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi tersebut," ujar Rakhmat Renaldy.
Rakhmat Renaldy juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng siap mendukung berbagai agenda Forum Komunikasi Kebijakan guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Kami mendorong seluruh jajaran untuk aktif berkontribusi dalam setiap rangkaian FKK Tahun 2026 sehingga berbagai isu strategis di daerah dapat terakomodasi dalam proses perumusan kebijakan nasional," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Divisi P3H, Sopian, menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sulteng dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang analisis dan evaluasi kebijakan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap dapat memperkuat peran strategis analis kebijakan di daerah sekaligus mendorong terwujudnya kebijakan publik yang lebih terintegrasi, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
