Harmonisasi Regulasi Belanja Tematik Pastikan Ketepatan Sasaran Pembangunan Daerah
Wartanesia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melaksanakan fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Poso tentang Belanja Tematik Prioritas Unggulan Daerah Kabupaten Poso di Aula Kebangsaan, Kanwil Kemenkum Sulteng, Kamis (16/7/2026).
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Sopian, dengan menghadirkan jajaran Pemerintah Kabupaten Poso bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng.
Harmonisasi dilakukan untuk memastikan kebijakan belanja tematik daerah selaras dengan arah pembangunan nasional maupun daerah, sekaligus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Tim Perancang memberikan sejumlah masukan terhadap kesesuaian norma, dasar hukum, dan teknik penyusunan agar regulasi mampu menjadi pedoman pelaksanaan program prioritas daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa penyusunan kebijakan anggaran harus didukung regulasi yang berkualitas agar pelaksanaan pembangunan berjalan tepat sasaran.
"Produk hukum daerah harus mampu menjadi instrumen yang mendukung pembangunan secara efektif sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya," kata Rakhmat Renaldy.
Rakhmat Renaldy juga berharap regulasi tersebut mampu memperkuat sinergi antara perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
"Harmonisasi merupakan langkah penting agar setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat, selaras dengan regulasi nasional, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tambah Rakhmat Renaldy.
Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
