Wartanesia — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memandang Pertemuan Pertama Menteri Hukum ASEAN–Jepang sebagai tonggak penting dalam memperkuat stabilitas dan integrasi hukum kawasan.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia bersama negara anggota ASEAN menyampaikan aspirasi untuk memastikan implementasi Rencana Kerja ASEAN–Jepang berlangsung efektif dan menjawab kebutuhan hukum di kawasan.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam intervensinya menekankan urgensi kerja sama baru, termasuk workshop khusus terkait royalti musik dan AI sebagai isu strategis masa depan. Sementara itu, Jepang melalui Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengusulkan beberapa program prioritas untuk mendukung pengembangan hukum kawasan.
Negara-negara ASEAN lainnya pun memberikan pandangan untuk memastikan kerja sama berjalan dengan efektif, seimbang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menilai bahwa pertemuan ASEAN–Jepang ini memberi sinyal kuat bahwa kedua kawasan siap menghadapi tantangan hukum global bersama. Sabtu, (15/11/2025).
“Pertemuan ini memperkuat fondasi kerja sama hukum yang selama ini sudah berjalan baik. Komitmen bersama ASEAN dan Jepang menunjukkan bahwa kawasan bergerak menuju harmonisasi hukum yang lebih stabil dan adaptif,” ujar Rakhmat.
Ia menegaskan bahwa integrasi hukum kawasan tidak hanya berdampak pada hubungan internasional, tetapi juga memberikan pengaruh besar pada kebijakan di daerah.
“Kebijakan hukum internasional pada akhirnya bermuara pada peningkatan layanan kepada masyarakat. Kanwil Kemenkum Sulteng siap menyesuaikan kebijakan dan meningkatkan kapasitas internal agar mampu mendukung arah kerja sama hukum yang semakin kompleks,” lanjutnya.
Menurut Rakhmat Renaldy, perkembangan kerja sama ASEAN–Jepang akan memperkuat ekosistem hukum yang mendukung keamanan, investasi, dan perlindungan masyarakat di Sulawesi Tengah.
Pertemuan pertama ASEAN–Jepang tersebut menjadi fondasi penting bagi kolaborasi jangka panjang dan penguatan sistem hukum di kawasan. Kanwil Kemenkum Sulteng memastikan komitmen untuk mengikuti setiap perkembangan kebijakan guna memperkuat layanan hukum di tingkat daerah.
- Kanwil Kemenkum Sulteng