Harmonisasi Rancangan Peraturan Dukung Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial

Wartanesia – Dalam rangka mewujudkan regulasi daerah yang memberikan kepastian hukum dan menjawab kebutuhan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memfasilitasi harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali) Palu, Kamis (5/11/2026), bertempat di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Sopian, serta dihadiri Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng bersama perangkat daerah pemrakarsa dan pihak terkait Pemerintah Kota Palu. Tiga rancangan yang dibahas meliputi Ranperwali tentang Penataan Pasar Rakyat, Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah, serta Pedoman Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Ketiga rancangan tersebut mengatur aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Penataan pasar rakyat diarahkan untuk mendukung pengelolaan pasar yang lebih tertib dan teratur. Sementara itu, perubahan aturan mengenai penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan diharapkan dapat memperjelas mekanisme penyerahan fasilitas perumahan kepada pemerintah daerah.

Adapun Ranperwali tentang Pedoman Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi bagian dari upaya menghadirkan pedoman pelaksanaan bantuan yang lebih terarah, sehingga proses pemberian bantuan dapat berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Dalam pembahasan tersebut, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng melakukan pencermatan terhadap aspek yuridis dan teknik penyusunan peraturan, termasuk kesesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masukan dan penyempurnaan substansi dilakukan bersama perangkat daerah agar rancangan yang dihasilkan memiliki kejelasan norma serta dapat diterapkan secara optimal.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Hendrik Pagiling, Dalam keterangannya menyampaikan bahwa regulasi yang baik harus mampu mendukung penataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Pengaturan mengenai pasar dan perumahan harus memberikan kepastian dalam pelaksanaannya. Setiap ketentuan perlu disusun secara jelas agar pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan masyarakat memperoleh manfaatnya,” ujar Hendrik Pagiling.

Hendrik Pagiling juga menegaskan pentingnya memastikan setiap rancangan memiliki landasan hukum yang kuat. “Kami berharap melalui harmonisasi ini, seluruh rancangan dapat disempurnakan sehingga tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Palu,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng terus mendorong terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru

  • Harmonisasi Rancangan Peraturan Dukung Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial
  • Harmonisasi Rancangan Peraturan Dukung Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial
  • Harmonisasi Rancangan Peraturan Dukung Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial
  • Harmonisasi Rancangan Peraturan Dukung Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial
  • Harmonisasi Rancangan Peraturan Dukung Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial
  • Harmonisasi Rancangan Peraturan Dukung Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial