Evaluasi Regulasi Fidusia, Kemenkum Sulteng Dalami Penguatan Layanan AHU
Wartanesia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melalui Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) bertema “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Penghapusan Jaminan Fidusia”, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Maluku tersebut berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting.
Diskusi ini menjadi ruang pertukaran gagasan dan pendalaman substansi kebijakan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan layanan jaminan fidusia, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi dan tata kelola pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU).
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Hendrik Pagiling, menyampaikan bahwa evaluasi kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan regulasi yang berlaku tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pelayanan hukum. Menurutnya, masukan dari berbagai perspektif, baik pelaksana kebijakan, akademisi, maupun unit teknis, diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.
“Evaluasi kebijakan tidak hanya melihat bagaimana suatu regulasi dilaksanakan, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala dan ruang perbaikan agar pelayanan hukum semakin berkualitas. Kami berharap melalui forum diskusi ini, jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng dapat memperoleh perspektif yang komprehensif untuk mendukung penyempurnaan kebijakan serta peningkatan kualitas layanan jaminan fidusia kepada masyarakat,” ujar Hendrik.
Dalam diskusi tersebut, pemateri pertama, Rapin Sugara Rumakat, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Maluku yang mewakili tim analisis kebijakan, memaparkan hasil analisis dan rekomendasi evaluasi Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi perluasan jangkauan sosialisasi hingga lembaga pembiayaan tingkat cabang, pengaturan wilayah kerja notaris berdasarkan lokasi objek fidusia, penguatan kewenangan verifikasi Kantor Wilayah, integrasi data, keandalan sistem AHU Online, mutu akta, pengendalian penghapusan atau roya, hingga koordinasi dengan pengadilan. Rekomendasi jangka panjang juga mencakup penyelarasan kewenangan penandatanganan sertifikat dengan kewenangan verifikasi serta penguatan sanksi administratif terhadap kreditur yang lalai melakukan roya.
Selanjutnya, Wicaksono Rinaldi, S.H., Penyuluh Hukum Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, menjelaskan konsep dasar jaminan fidusia beserta mekanisme pelayanannya. Ia menguraikan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan utang.
Pemaparan tersebut juga menjelaskan tahapan lahirnya jaminan fidusia, mulai dari perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, pembebanan melalui akta jaminan fidusia, pendaftaran, hingga pencatatan dalam buku daftar fidusia. Adapun layanan yang tersedia mencakup permohonan hak akses aplikasi, pendaftaran, perubahan, perbaikan, pemberitahuan penghapusan, serta pencarian dan pengunduhan data.
Perspektif akademis disampaikan oleh Dr. Theresia N.A. Narwadan, S.H., M.Hum., akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Ia mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam implementasi regulasi, antara lain perbedaan masa berlaku hak akses bagi korporasi dan perorangan, mekanisme pembatalan jaminan fidusia yang masih konvensional, belum adanya kepastian jangka waktu penerbitan sertifikat, serta belum seragamnya biaya jasa notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia.
Selain itu, disoroti pula belum adanya sanksi yang memadai terhadap kewajiban pencatatan penghapusan fidusia, belum diaturnya kewajiban pendaftaran berdasarkan wilayah objek fidusia, serta persoalan pertanggungjawaban pemohon terhadap data yang diinput ketika sistem mengalami gangguan. Berbagai catatan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kepastian hukum dan kualitas layanan jaminan fidusia.
Hendrik Pagiling menambahkan bahwa hasil diskusi tersebut akan menjadi bahan pengayaan bagi jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng, khususnya Tim BSK Hukum, dalam melaksanakan analisis dan evaluasi kebijakan. Ia juga mendorong agar pertukaran informasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait terus diperkuat sehingga berbagai rekomendasi yang relevan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan.
Melalui partisipasi dalam DSK ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus mendukung evaluasi kebijakan hukum yang berbasis data, masukan pemangku kepentingan, dan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong layanan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia yang semakin efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
