Kemenkum dan Polda Sulteng Perkuat Sinergi Pelayanan Hukum Masyarakat
Wartanesia — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pembinaan, Penegakan, dan Peningkatan Layanan Hukum di Sulawesi Tengah.
Penandatanganan PKS tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bersama Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen. Pol. Nasri, bertempat di Ruang Kerja Kapolda Sulteng, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan ini dihadiri para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulteng, serta jajaran pejabat tinggi utama Polda Sulteng.
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antarlembaga di bidang hukum, sekaligus memastikan penyelenggaraan layanan hukum, pembinaan kesadaran hukum, dan penegakan hukum dapat berjalan lebih terpadu, efektif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sinergi antara Kementerian Hukum dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki landasan pada kebutuhan untuk membangun sistem hukum yang terintegrasi. Kedua institusi memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung kepastian hukum, pembinaan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Dalam pelaksanaannya, kerja sama lintas lembaga di bidang hukum dapat mencakup koordinasi penyusunan dan pemahaman regulasi, peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, penyuluhan hukum, pertukaran informasi sesuai kewenangan, serta penguatan akses masyarakat terhadap layanan hukum.
Di Sulawesi Tengah, hubungan koordinatif antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan Polda Sulteng telah menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di bidang hukum. Penandatanganan PKS ini diharapkan semakin memperkuat kerja sama yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, dengan arah kolaborasi yang lebih terencana, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah diakses, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Polda Sulawesi Tengah. Kami ingin memastikan bahwa pembinaan, penegakan, dan pelayanan hukum tidak berjalan secara sektoral, tetapi dilaksanakan melalui koordinasi yang kuat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Rakhmat.
Menurutnya, pembangunan hukum tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga bagaimana negara hadir memberikan pemahaman, pendampingan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Melalui sinergi ini, kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan hukum, memperluas literasi hukum, serta mendukung terciptanya masyarakat yang sadar dan taat hukum. Setiap program yang dilaksanakan harus memberikan dampak langsung, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum,” tambahnya.
Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen. Pol. Nasri, menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Kerja sama dengan Kementerian Hukum dinilai dapat memperkuat pemahaman serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum, pembinaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kerja sama ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya sinergi antara Polda Sulawesi Tengah dan Kementerian Hukum, kami berharap berbagai persoalan hukum dapat ditangani secara lebih terkoordinasi, mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat,” ungkap Nasri.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari proses penindakan, tetapi juga dari kemampuan institusi negara dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui edukasi, pembinaan, dan pendekatan yang humanis.
“Kami akan terus mendorong penguatan koordinasi dan komunikasi antarlembaga, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman hukum yang baik, merasa terlindungi, dan mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.
Penguatan kerja sama antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan Polda Sulteng juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan reformasi hukum, penguatan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian penting dari arah kebijakan pemerintah.
Dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi menjadi salah satu prioritas untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sejalan dengan itu, Kementerian Hukum terus mendorong peningkatan kualitas layanan hukum, penguatan pembinaan hukum nasional, penyederhanaan akses layanan, serta pembangunan sistem hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Kolaborasi dengan Polda Sulteng menjadi bagian dari upaya mewujudkan arah kebijakan tersebut di tingkat daerah. Melalui kerja sama yang terstruktur, kedua institusi diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing, sekaligus menciptakan ekosistem hukum yang mendukung kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan pembangunan daerah.
Rakhmat menambahkan bahwa keberhasilan PKS tersebut akan sangat ditentukan oleh implementasi konkret di lapangan.
“Kami tidak ingin kerja sama ini berhenti pada penandatanganan dokumen. Yang paling penting adalah tindak lanjut dan pelaksanaan program yang nyata, terukur, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Kami siap membangun koordinasi yang berkelanjutan bersama Polda Sulteng,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kapolda Sulteng menyampaikan bahwa sinergi yang dibangun harus mampu menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan penyelenggara layanan hukum.
Penandatanganan PKS ini diharapkan menjadi fondasi bagi pelaksanaan berbagai program bersama di masa mendatang, baik dalam bidang pembinaan hukum, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan literasi hukum masyarakat, maupun pengembangan layanan hukum yang lebih mudah, cepat, dan berkeadilan.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik, Kementerian Hukum dan Polda Sulawesi Tengah menegaskan bahwa perlindungan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui kerja nyata.
