Perkuat Kapasitas Analis Kebijakan, Kemenkum Sulteng Ikuti Policy Talks Nasional
Wartanesia – Komitmen meningkatkan kualitas perumusan kebijakan berbasis data dan bukti terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng). Melalui Tim Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum), Kanwil Kemenkum Sulteng mengikuti kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Maluku Utara secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Melalui Penyusunan Policy Brief yang Berkualitas di Maluku Utara” tersebut menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni Nardiansyah Noor, S.Sos., M.Si., Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, serta Dewi Oktaviani, S.IP., M.H., Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya kebijakan publik yang efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Penyusunan kebijakan yang berkualitas harus didasarkan pada data, analisis yang mendalam, serta pemahaman yang komprehensif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas analis kebijakan menjadi investasi penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” ujar Rakhmat Renaldy.
Pada sesi pertama, Nardiansyah Noor menjelaskan secara mendalam mengenai konsep analisis kebijakan publik, termasuk perbedaan mendasar antara studi implementasi dan studi evaluasi kebijakan. Ia menguraikan berbagai dimensi evaluasi kebijakan, mulai dari evaluasi proses, evaluasi desain kebijakan, hingga evaluasi legitimasi kebijakan yang menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas suatu kebijakan publik.
Sementara itu, Dewi Oktaviani memaparkan materi terkait penyusunan policy brief hasil analisis kebijakan yang berkualitas. Ia menjelaskan bahwa identifikasi isu strategis merupakan fondasi utama dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan implementatif.
Berbagai sumber isu kebijakan yang dapat dijadikan referensi oleh analis kebijakan turut dibahas, di antaranya aspirasi masyarakat, hasil penelitian ilmiah, masukan sektor swasta, media massa, kebijakan pemerintah, hingga perkembangan tren global yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, standar kompetensi yang harus dimiliki, hingga sistem penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang menjadi salah satu instrumen pengukuran kualitas kebijakan publik di Indonesia.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta terkait pengembangan karier Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, mekanisme uji kompetensi, serta berbagai tantangan yang dihadapi analis kebijakan di daerah. Kesempatan tersebut dimanfaatkan peserta untuk berdialog langsung dengan pihak LAN RI sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
Menurut Rakhmat Renaldy, hasil kegiatan ini akan menjadi bekal penting bagi jajaran BSK Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng dalam menghasilkan kajian strategis yang lebih berkualitas.
“Kami berharap seluruh pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat diimplementasikan dalam penyusunan kajian maupun policy brief yang lebih tajam, berbasis bukti, dan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng semakin optimis dapat memperkuat fungsi analisis dan evaluasi kebijakan, sekaligus meningkatkan kualitas rekomendasi strategis yang mendukung pembangunan hukum dan pelayanan publik yang semakin profesional di Sulawesi Tengah.
