Wartanesia – Komitmen memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) berbasis potensi daerah terus ditunjukkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng). Hal ini terlihat melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis (IG) Durian Asahan yang digelar di Kantor BRIDA Banggai, Senin (6/4/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak strategis, mulai dari Tim Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), BRIDA Banggai, hingga perwakilan petani dan pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Durian Asahan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa proses pendaftaran IG bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal secara berkelanjutan.
“Indikasi Geografis adalah instrumen strategis untuk melindungi identitas dan kualitas produk unggulan daerah. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga konsistensi mutu, memperkuat kelembagaan MPIG, serta memastikan manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rakhmat Renaldy.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan IG dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah, termasuk membuka peluang investasi, memperluas pasar, hingga mendorong sektor pariwisata berbasis kearifan lokal.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Putu Dharmayasa ditemani Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Aida Julpha Tangkere, menekankan pentingnya kesiapan dokumen deskripsi (DD) yang akurat dan selaras dengan kondisi faktual di lapangan dalam menghadapi pemeriksaan substantif oleh DJKI.
“Pemeriksaan substantif merupakan tahapan krusial. Oleh karena itu, kesesuaian antara dokumen deskripsi dengan praktik di lapangan harus benar-benar terjaga. Kami akan terus melakukan pendampingan intensif bersama DJKI dan BRIDA agar seluruh aspek yang dipersyaratkan dapat terpenuhi secara optimal,” jelas I Putu Dharmayasa.
Dalam rapat tersebut, Tim IG DJKI menyampaikan bahwa pemeriksaan substantif akan difokuskan pada kesesuaian dokumen dengan kondisi riil, termasuk melalui wawancara langsung dengan petani dan pengurus MPIG. Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan dokumen deskripsi dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari sisi BRIN, ditekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan mulai dari hulu hingga hilir, termasuk penguatan produksi, standarisasi kualitas, hingga strategi hilirisasi produk. Hal ini menjadi penting mengingat saat ini belum terdapat sentra penanaman terpusat, serta penyediaan bibit yang masih bersifat individual.
Diskusi juga menyoroti potensi besar IG sebagai instrumen ekonomi, tidak hanya sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai jaminan perbankan dan daya tarik wisata. Produk-produk IG diharapkan dapat hadir di berbagai titik strategis seperti bandara dan pelabuhan, dengan kemasan yang menarik dan berdaya saing.
Selain Durian Asahan, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi IG lain yang tengah didorong, seperti Durian Nambo yang dikenal memiliki cita rasa khas dan kualitas unggul. Upaya perlindungan terhadap komoditas ini menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat branding daerah berbasis kekayaan alam lokal.
Pembelajaran dari komoditas lain seperti salak pondoh Simpang Raya juga menjadi referensi penting, khususnya dalam aspek pengemasan dan pemasaran. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing produk durian Banggai di pasar yang lebih luas.
Menutup kegiatan, Kanwil Kemenkum Sulteng bersama seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk terus melakukan pendampingan intensif selama proses pemeriksaan substantif berlangsung, serta melakukan pencatatan terhadap berbagai aspek yang perlu disempurnakan dalam dokumen deskripsi.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, peneliti, dan masyarakat, Durian Asahan diharapkan segera memperoleh sertifikat Indikasi Geografis dan menjadi ikon unggulan Kabupaten Banggai yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.