Wartanesia — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memantapkan koordinasi dan kesiapan menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
Rapat persiapan tersebut dipimpin oleh Fahrudin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, di ruang kerjanya, Rabu (12/11/2025). Hadir secara langsung Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulteng, Adiman, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Biro Umum, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulteng, bersama pelaksana kegiatan dari masing-masing instansi.
Dalam rapat tersebut, kedua pihak membahas secara detail tahapan dan agenda strategis Rakor yang akan menghadirkan pimpinan tinggi pemerintah pusat, termasuk dari Kementerian Hukum serta Kementerian Dalam Negeri. Rakor ini dirancang sebagai momentum memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum yang lebih berkualitas, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun budaya hukum daerah yang sehat. “Produk hukum daerah harus menjadi cerminan keberpihakan terhadap masyarakat, menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia, dan menegakkan prinsip keadilan sosial,” ujarnya. Rabu, (12/11/2025).
Ia juga menambahkan bahwa Kemenkum dibawah kepemimpinan Supratman Andi Agtas berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan fasilitasi dalam harmonisasi regulasi daerah, agar setiap peraturan yang lahir tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Fahrudin menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh Kemenkum Sulteng dalam setiap proses penyusunan produk hukum daerah. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sulteng terus berupaya membangun sistem hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
Melalui Rakor tersebut, diharapkan akan terbangun kesamaan persepsi dan standar penyusunan regulasi yang baik di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis hukum.
- Kanwil Kemenkum Sulteng