Wartanesia - Momentum penggunaan seragam KORPRI bukan hanya seremonial, tetapi menjadi ruang refleksi bagi seluruh ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) untuk memperkuat solidaritas dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut kembali ditekankan oleh Kakanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy saat memberikan arahan pagi.
Menurut Rakhmat, tantangan tata kelola hukum di era saat ini menuntut ASN mampu bekerja bersama berbagai stakeholder. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pelayanan hukum akan optimal bila melibatkan peran daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat,” jelasnya. Senin, (17/11/2025).
Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi harus terintegrasi dalam setiap layanan, mulai dari AHU, KI, pembentukan produk dan pembinaan hukum, pengamanan, hingga perencanaan strategis. Khusus layanan padanan data fidusia, ia meminta seluruh operator bekerja lebih cermat dan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait agar data yang dihasilkan benar-benar sinkron dan akurat.
Rakhmat juga meminta ASN melihat seragam KORPRI sebagai pengingat akan peran besar organisasi KORPRI dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional. “Nilai-nilai KORPRI harus tercermin dalam kinerja kita sehari-hari,” tambahnya.
Selain itu, ia mengingatkan petugas pengamanan untuk tidak bekerja secara sektoral. Keamanan, menurutnya, juga bagian dari kolaborasi karena menyangkut kenyamanan layanan publik. “Humanis, komunikatif, dan tetap tegas. Itu standar kita,” tegasnya.
Kepada para CPNS Latsar, ia menekankan pentingnya aksi perubahan yang selaras dengan semangat kolaboratif. Setiap gagasan perubahan harus mendukung tujuan besar lembaga dan menjawab kebutuhan pelayanan publik modern.
Tim perencanaan juga diminta mengutamakan sinergi saat menyusun rencana kerja, memastikan program yang disusun tidak hanya relevan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dan memperkuat koordinasi di lapangan.
- Kanwil Kemenkum Sulteng