Wartanesia — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menyoroti pentingnya penguatan kerangka hukum di bidang perdata dan komersial dalam kerja sama ASEAN–Jepang, sebagaimana dibahas dalam Pertemuan Pertama Menteri Hukum ASEAN–Jepang di Manila.
Forum tersebut menjadi ruang penting bagi kedua kawasan untuk memperkuat kepastian hukum yang berdampak langsung pada perdagangan, investasi, dan hubungan ekonomi. Sabtu, (15/11/2025).
Dalam pertemuan itu, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan perlunya keberlanjutan kerja sama hukum ASEAN–Jepang, terlebih dalam penyusunan kerangka hukum modern yang mampu menjawab tantangan hubungan perdata dan komersial lintas negara.
Jepang sendiri mengusulkan beberapa program prioritas dalam bidang hukum dan keadilan, termasuk criminal justice hingga seminar kekayaan intelektual. Usulan tersebut menjadi bagian dari rencana kerja lebih luas antara ASEAN dan Jepang.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menilai bahwa penguatan kerangka hukum perdata dan komersial akan membawa dampak positif yang signifikan, termasuk bagi daerah seperti Sulawesi Tengah.
“Hubungan bisnis dan investasi saat ini tidak mengenal batas negara. Kerja sama hukum perdata dan komersial antara ASEAN dan Jepang akan meningkatkan kepastian usaha, perlindungan kontraktual, dan efektivitas penyelesaian sengketa,” terang Rakhmat.
Ia juga menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan menerjemahkan perkembangan regional tersebut melalui penguatan edukasi hukum bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah.
“Kami di daerah harus siap menyongsong arsitektur hukum yang semakin terintegrasi. Semakin kuat kerangka hukum regional, semakin baik pula iklim usaha dan pelayanan hukum di daerah,” tambahnya.
Rakhmat Renaldy menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Menteri Hukum RI dalam mendorong kerja sama hukum ASEAN–Jepang sehingga membawa dampak nyata bagi pembangunan hukum nasional.
- Kanwil Kemenkum Sulteng