Nusakambangan, Info_Pas — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Batu Nusakambangan menerima kunjungan dari Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam rangka peninjauan lokasi ketahanan pangan berupa tambak udang yang berada di wilayah Nusakambangan, Kamis (09/10).
Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kegiatan Kerja dan Kepala Sub Bagian Umum Lapas Batu, didampingi oleh jajaran staf. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sinergi antarinstansi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi aset negara yang berada di lingkungan pemasyarakatan.
Survei ini bertujuan untuk melihat secara langsung potensi dan perkembangan dari program produktif yang dilaksanakan Lapas Batu. Proyek tambak udang merupakan bagian dari upaya Lapas untuk mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menjadi sarana pembinaan kemandirian bagi warga binaan.
Dalam peninjauan tersebut, tim melakukan observasi terhadap potensi lahan tambak udang yang telah dikembangkan sebagai bagian dari program pembinaan narapidana berbasis kerja produktif. Selain itu, dilakukan diskusi teknis mengenai pengelolaan aset, potensi kerja sama, serta langkah-langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan program tambak udang sebagai sumber pangan dan pemberdayaan warga binaan.
Kepala Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Irfan menyampaikan apresiasi atas dukungan Ditjenpas dan DJKN dalam mendorong pemanfaatan lahan secara produktif.
“Kami berharap program ini dapat menjadi contoh nyata bagaimana pembinaan narapidana dapat selaras dengan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ketahanan pangan,” ujarnya.
Kegiatan survey ini diakhiri dengan peninjauan langsung ke lokasi tambak, di mana tim melihat proses budidaya udang yang telah berjalan dan berdiskusi dengan petugas lapas terkait tantangan serta peluang pengembangan ke depan.
Diharapkan, hasil dari survei ini dapat menjadi dasar bagi perencanaan pengembangan tambak udang di masa depan, sehingga proyek ketahanan pangan ini dapat menghasilkan manfaat yang lebih optimal, baik dari segi pembinaan maupun kontribusi pada pendapatan negara bukan pajak (PNBP).