Wartanesia – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura turut serta dalam kegiatan arahan yang disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Drs. Mashudi, secara virtual daring pada Senin (14/07). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan dari berbagai daerah sebagai upaya konsolidasi dan penyampaian arah kebijakan strategis Pemasyarakatan.
Dalam arahannya, Dirjenpas Mashudi menekankan pentingnya percepatan proses pengurusan bangunan kantor wilayah di masing-masing lingkungan kerja. Hal ini dinilai sebagai langkah krusial dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal, tertib administrasi, dan peningkatan infrastruktur Pemasyarakatan secara nasional. “Segera ambil langkah nyata untuk mempercepat pengurusan kantor wilayah di daerah masing-masing. Ini penting demi kelancaran kerja dan pelayanan kita kepada masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Dirjenpas juga mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk senantiasa menjaga integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melayani masyarakat. Integritas, menurutnya, adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan menjalankan tugas secara profesional. “Saya minta kepada seluruh pegawai Pemasyarakatan untuk selalu menjunjung tinggi integritas. Kita adalah ASN, pelayan masyarakat, dan harus menjadi teladan,” ucap Mashudi dengan penuh penekanan.
Kepala LPKA Martapura, Dwi Hartono, menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti arahan yang diberikan, termasuk mendorong percepatan urusan teknis dan administratif di lingkungan satuan kerjanya. “Kami di LPKA Martapura akan segera melakukan evaluasi internal dan mengambil langkah cepat sesuai arahan Dirjenpas, khususnya terkait pengelolaan sarana dan prasarana,” ujar Dwi Hartono.
Kegiatan arahan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antar UPT Pemasyarakatan agar sejalan dengan visi reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik berbasis akuntabilitas.
- LPKA Martapura