Wartanesia — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) kembali menegaskan komitmennya dalam membangun lingkungan kerja yang berintegritas, profesional, dan bebas dari praktik tidak terpuji.
Dalam arahannya kepada seluruh jajaran, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menekankan pentingnya meninggalkan pola hidup konsumtif, perilaku flexing, serta memastikan setiap layanan publik diberikan secara bersih tanpa pungutan liar.
Penegasan ini sejalan dengan instruksi Sekretaris Jenderal Kemenkum RI, Nico Afinta, yang menekankan bahwa seluruh ASN Kemenkumham wajib menjadi contoh integritas di tengah masyarakat. “ASN Kemenkum harus menghindari gaya hidup hedonis, tidak pamer harta, dan tetap rendah hati. Kita berada di tengah masyarakat, maka perilaku kita harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Minggu, (16/11/2025).
Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng harus benar-benar menyadari posisinya sebagai pelayan publik. “Tidak ada ruang bagi pungli, gratifikasi, maupun tindakan yang mencederai kepercayaan masyarakat. Kita bekerja bukan untuk menunjukkan kemewahan, tetapi untuk memberikan manfaat dan pelayanan terbaik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pola hidup konsumtif kerap menjadi pintu masuk permasalahan etika dan disiplin, sehingga seluruh pegawai diminta membangun kesadaran hidup sederhana dan bertanggung jawab. “Jauhi flexing. Hidup sederhana adalah cerminan integritas. Saya tidak ingin ada satu pun pegawai yang kesandung masalah hanya karena gaya hidup,” tegasnya.
Selain penguatan integritas, Kanwil Kemenkum Sulteng juga memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media. Menurut Rakhmat, pelayanan publik tak akan berkualitas tanpa kolaborasi. “Kami terus membuka ruang kolaborasi dan menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat. Pelayanan hukum yang kuat hanya bisa diwujudkan melalui kerja bersama,” katanya.
Kanwil Kemenkum Sulteng juga memastikan seluruh layanan seperti pelayanan paspor, bantuan hukum, administrasi hukum umum, hingga layanan kekayaan intelektual berjalan transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah modal utama kami. Jika itu rusak karena gaya hidup hedon atau tindakan menyimpang, maka seluruh institusi ikut tercoreng. Karena itu saya terus mengingatkan agar ASN Kemenkum Sulteng benar-benar menjaga martabat institusi ini,” tutup Rakhmat.
- Kanwil Kemenkum Sulteng